TUPOKSI

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Gubernur, Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, DinasPendidikan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;

d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekertariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

a. Kepela Dinas;

b. Sekertariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum dan Pembinaan;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, terdri atas:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Penyelengaraan Tugas Pembantuan.

f. Bidang Ketenagaan, terdiri atas:

1. Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasianal dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab  kepada Kepala Dinas.

Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.

UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas Pendidikan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Dinas.

 

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pejabat lainnya di lingkungan dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya,  Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit  organisasi lainnya, ssuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbaingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6)Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas secara berkala.

 

Atas dasar pertimbangan aya dan hasil guna, masing -masing pejabat dalam lingkungan, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekertaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

 

Pembiayaan Dinas Pendidikan Provinsi Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.