Back to homepage

Tentang Kami

Berdasarkan Undang -Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan bangsa, kemudian pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, ayat 2 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudyaan nasional Indonesia di tengahperadaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, ayat 2 menyebutkan Negara menghormat dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

 

Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang tersebut secara langsung telah memberikan peluang dan tantangan bagi perbaikan nasib dan taraf kehidupan masyarakat, menghadirkan kemajuan, keamanan, kesejahteraan, pembangunanPendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, selain ituPemerintah daerah sebagai penyedia layanan yang merupakan pihak berkewajiban terhadap pemegang hak dalam pelaksanaan pembangunan di daerah termasuk sektor pendidikan. maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan visi dan misi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua, yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sesuai peraturan Daerah Provinsi Papua  Nomor. 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua dalam satu pasalnya mengatur kegiatan dengan tujuan pembanguna Milinium Development Goals (MDGS, Education For All (EFA), penghapusan segala bentuk diskriminasi disebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan.